PROBLEMA BANJIR, SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ikubaru's Blogzia-Sebelumnya Ikubaru's Blogzia ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dan prihatin atas terjadinya Banjir di beberapa daerah di Indonesia. Banjir merupakan problema yang serius yang sering menerpa beberapa kota di Indonesia, terutama pada Ibukota DKI Jakarta. Kondisi lingkungan Jakarta yang semakin hari semakin memprihatinkan membuat Banjir terus memasuki wilayah Jakarta, ditambah perilaku masyarakat yang sering memuang sampah membuat aliran sungai menjadi tersendat.

Dilihat dari pengertiannya, Banjir merupakan Peristiwa yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan (MSN Encarta Dictionary : 2006). Banyak hal yang menyebabkan banjir ini antara lain seperti:

1. Akibat hujan konvektif (hujan badai) atau hujan deras yang mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir. Seperti yang terjadi pada wilayah Jakarta yang dibanjiri air dari daerah Puncak.
2. Air laut yang meninggi yang dapat membanjiri wilayah pantai dan sekitarnya (Banjir Rob) akibat badai laut karena akibat dari siklon tropis.
3. Bencana alam seperti longsornya waduk atau juga tsunami yang menyerang wilayah pesisir pantai.
4. Penyerapan air yang rendah akibat pembangunan yang terus meningkat di daerah perkotaan dan kurangnya biopori.
5. Akibat tersendatnya aliran air pada sungai yang mengalir.

Banyak dampak  yang dapat ditimbulkan oleh bencana banjir ini, seperti tersendatnya kegiatan perekonomian suatu daerah, kerusakan jalan penghubung antar daerah, tanah longsor akibat erosi, merusak struktur bangunan dan fasilitas umum. Selain itu juga, dampak akibat banjir juga berimplikasi pada masyakarat, seperti langkanya air bersih yang dapat dikonsumsi masyarakat, munculnya berbagai penyakit menular, kelangkaan bahan pangan akibat ladang terendam banjir, dan lain sebagainya.

Dalam menanggulangi bencana banjir ini, Pemerintah daerah terkait mendorong untuk meminimalisir terjadinya banjir terulang kembali dengan program rancangan pengendalian bencana banjir. Pada Pemprov DKI Jakarta menggandeng beberapa pimpinan daerah disekitarnya, seperti Bupati / Walikota Bogor, Bupati / Walikota Tangerang dan Tangerang Selatan, serta Walikota Bekasi dan Depok untuk saling bekerja sama dalam meminimalisir banjir di daerah DKI Jakarta. Lalu bagaimana efektivitas program ini?

Efektivitas suatu kebijakan pemerintahan takkan berarti apabila tidak ada dukungan dari masyakaratnya sendiri. Misalkan pemerintah telah membuat kebijakan matang mengenai bencana banjir, namun masyarakat terus melakukan tindakan yang terus merusak lingkungan, seperti membuang sampah di sungai. Hal ini tentu akan sia-sia, maka untuk itulah diperlukan sinergitas (kerjasama) antara pemerintah dengan masyarakat dalam meminimalisir banjir.

KESADARAN MASYARAKAT AKAN SAMPAH

Sudah menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat Indonesia bahwa membuang sampah sembarang itu biasa. Masyarakat banyak melakukannya di pinggir jalan, di lingkungan sekolah, di kelas, di arena konser, di taman bermain, dan bahkan hingga di sungai. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah inilah yang mengakibatkan masalah "akut" lingkungan yang dapat mengakibatkan banjir. 

Kesadaran masyakarat ini akan timbul ketika masyarakat dapat membudayakan membuang Sampah pada Tempatnya. Hal ini harus diawali dari tingkatan terendah, yakni kelurga. Bagaimana untuk membudayakan masyarakat umum apabila dalam lingkungan kelurga saja masih belum diberlakukan untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk itulah penekanan dalam membudayakan buang sampah pada tempatnya harus dimulai dari Lingkungan Keluarga.

Membuang Sampah pada Tempatnya ini bisa berupa pada pemilahan sampah rumah tangga sekitar dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dari sini timbul Bank Sampah yang dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Dari sinilah muncul Gerakan untuk tidak Membuang Sampah Sembarangan.

Patut diakui langkah ini sulit dilakukan apabila masyakarat terus tak memperdulikan lingkungan, serta jarangnya Bank Sampah yang ada di berbagai daerah. Solusi lain yang paling umum dilakukan ialah:

Jangan membuang sampah pada tempat yang dilarang seperti pada Jalan Raya dan Di Sungai.

Simpanlah Sampah pada ketika kita sedang berada di jalan hingga kita menemukan tempat sampah.

LANGKAH MASYARAKAT DALAM MENGATASI BANJIR

Pihak yang paling openting dalam mengatasi terjadinya banjir ialah masyarakat. Dari Masyarakat-lah sukses atau tidaknya program pemerintah mengenai banjir dilakukan. Terkadang Masyarakat juga selalu menyalahkan pemerintah ketika terjadinya bencana banjir. Disinilah perlu ditekankan lagi adanya kerjasama antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam mengatasi bencana Banjir.

Masyarakat dapat melakukan beberapa tindakan yang dapat menanggulangi terjadinya banjir, yakni dengan:

1. Membuat Gerakan Biopori yang dikoordinir oleh RT setempat. Tindakan ini bisa dilakukan pada setiap minggunya atau pun setiap Bulannya
2. Melakukan kerjabakti untuk membersihkan sampah di gorong-gorong skitar yang menjadi penyebab banjir
3. Pada setiap membuat bangunan permanen (mengecor dengan semen), ada baiknya menyediakan beberapa lubang resapan yang dapat menyerap air. 
4. Budayakan untuk melakukan penghijauan pada rumah sekitar apabila memiliki lahan kosong dengan menananm pohon.

LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENGATASI BANJIR

Satu pihak yang sering kali disalahkan ketika terjadinya banjir ialah Pemerintah. Seringkali Pemerintah merancang berbagai program yang dapat menanggulangi terjadinya banjir di masa mendatang. Akan tetapi efektivitas kebijakan ini tergantung pada integrasi antar pemerintahan dan juga dengan masyarakat. Suatu kebijakan pemerintah terkadang tersandung akan birokrasi antar pemerintahan dan anggaran yang besar dapat menghalangi terwujudnya suatu kebijakan yang sempurna.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat akan membuat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dalam hal ini ialah mengatasi banjir. Pemerintah banyak melakukan hal-hal yang meminimalisir banjir seperti membuat waduk yang dapat menampung air hujan, merekayasa aliran air di perkotaan dengan membuat kanal, membuat selokan bawah tanah, melakukan kerjasama dengan pemerintah sekitar dalam emlakukan reboisasi, dan lain sebagainya. 

Tanggung jawab mengenai permasalahan banjir tidak hanya terpaku pada pemerintahan pucuk saja, namun juga harus didukung oleh pemerintahan bawahnya. Tanggung jawab mengatasi banjir ini juga bermula pada pemerintahan yang terkecil seperti Kelurahan dengan koordinasi dari RT atau RW. RT dan RW dapat menggerakan warganya dalam menjaga lingkungan sekitarnya agar dapat meminalisir terjadinya banjir.

Pada saat bencana banjir Pemerintah dapat bertanmggung jawab dalam tindakan evakuasi masyarakat ke daerah pengungsian yang aman, serta dapat menyediakan stok kebutuhan pangan dan kesehatan bagi korban banjir di pengungsian.

Pict by: 

http://green.kompasiana.com

http://rri.co.id

www.bekasiraya.com